Berita, dalam Dua Bahasa. News On Bilingual.
All circles realize that one of the keys to advancing education lies in the quality of teachers. However, this is where the problem lies.
Semua pihak menyadari, salah satu kunci untuk memajukan mutu pendidikan terletak pada kualitas guru. Namun, justru di titik inilah masalahnya terjadi.
Nationally, the teacher competency test results had an average score of 53.02, lower than the set standard of namely 55.0.
Hasil uji kompetensi guru secara nasional rata-rata hanya mencapai 53,02. Angka ini masih belum mencapai angka standar kompetensi minimal yang ditetapkan, yakni 55,0.
Of the 34 provinces in the country, most or 27 provinces had an average teacher competency test score below the minimum competency standard. Only seven provinces are above the acknowledged standards, namely West Java, Central Java, East Java, Jakarta, Yogyakarta, Bali and Bangka Belitung Islands.
Dari 34 provinsi di Tanah Air, sebagian besar atau 27 provinsi memiliki rata-rata nilai uji kompetensi guru di bawah standar kompetensi minimal. Hanya tujuh provinsi yang berada di atas standar yang ditetapkan, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Bangka Belitung.
A number of steps have been taken by the government to improve the quality of national education, including by allocating funds for the education sector to a minimum of 20 percent of the state budget , amounting to Rp 444 trillion in 2018.
Sejumlah langkah sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya sekitar Rp 444 triliun pada tahun 2018.
Of the allocated funds, more than 60 percent of the budget is transferred to the regions. This means that the local governments have the authority and very broad responsibility to manage the budget to improve the quality of education.
Dari alokasi dana tersebut, lebih dari 60 persen anggaran ditransfer ke daerah. Artinya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan sekaligus tanggung jawab yang sangat luas mengelola anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.
The problem is, not all local governments have a strong commitment to improving the quality of education through the improvement of teacher quality. There are still many regional governments that prioritize the education budget to build educational infrastructure and their various supporting facilities.
Masalahnya, tidak semua pemerintah daerah mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru. Masih banyak pemerintah daerah yang memprioritaskan anggaran pendidikan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan berbagai fasilitas penunjangnya.
This policy is certainly not wrong. However, it would be wise if they put additional facilities that are not directly related to the quality of education in a secondary category. It is better if the available budget is used to improve teacher quality. Moreover, based on data from the Education and Culture Ministry, there are still 208,158 elementary school teachers or around 14.1 percent of a total of 1,485,602 elementary school teachers, who do not have an S-1 education.
Kebijakan ini tentu saja tidak salah. Namun, alangkah bijaknya jika fasilitas tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dinomorduakan. Lebih baik jika anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas guru. Apalagi berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih ada 208.158 guru sekolah dasar (SD) atau sekitar 14,1 persen dari total 1.485.602 guru SD yang belum berpendidikan S-1.
Besides through teacher professional education, teacher quality improvement can also be done through teacher training in the Subject Teachers Meeting (MGMP) and Teacher Working Groups (KKG). The complaint we often hear is that teachers are always asked to improve, but have never been given regular training. The curriculum changes, textbooks are updated, but teacher training is never carried out. Even if done, the training hours are very inadequate
Selain melalui pendidikan profesi guru, peningkatan kualitas guru juga bisa dilakukan melalui pelatihan guru dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Keluhan yang sering kita dengar adalah guru selalu diminta untuk meningkatkan kualitas dirinya, tetapi tidak pernah diberikan pelatihan secara rutin. Kurikulum berganti, buku-buku pelajaran diperbarui, tetapi pelatihan guru tak pernah dilakukan. Kalaupun dilakukan, jam pelatihannya sangat tidak memadai.
The steps taken by West Sumba regency, East Nusa Tenggara, should be appreciated and deserve to be an example. The regency government is building schools at a minimum, even the school floor is made of cement, but the teachers are routinely given training. Teachers who are absent from MGMP and KKG training will have their allowances be deducted.
Langkah yang dilakukan Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sudah sepantasnya diapresiasi dan layak menjadi contoh. Pemerintah kabupaten ini membangun sekolah sekadarnya, bahkan lantai sekolah terbuat dari semen, tetapi guru-gurunya rutin diberikan pelatihan. Guru yang mangkir dari pelatihan MGMP dan KKG akan dipotong tunjangannya.
This decisive step is certainly not to harm the teachers, but to improve the quality of teachers. Similar steps, with a number of modifications, can certainly be done by other local governments with the same goals: improving the quality of education through improving the quality of teachers.
Langkah tegas ini tentu bukan untuk menyengsarakan guru, melainkan untuk meningkatkan mutu guru. Langkah serupa, dengan sejumlah modifikasi, tentu bisa dilakukan pemerintah daerah lainnya dengan tujuan yang sama: meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru.
(SMT) Referensi: Surat Kabar Harian Kompas